Selasa, 6 Oktober 2026, DPR mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna. Undang-undang ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal, dan disusun sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Menurut Kemnaker, ketentuannya berlaku satu tahun setelah diundangkan, dan formula upah barunya diperkirakan pertama kali dipakai untuk penetapan upah minimum 2028.
Bagi tim compliance pabrik, pertanyaan pentingnya ada dua. Apa saja yang berubah, dan bagaimana legal register kita menangkap perubahan itu dengan rapi tanpa panik? Pertanyaan kedua sering lebih menentukan saat audit, karena verifikator SLCP dan auditor ISO menilai sistemnya, tidak hanya isinya.

Yang Sudah Diberitakan
Saat artikel ini ditulis, naskah resmi dan nomor undang-undang belum dipublikasikan. Ringkasan berikut berasal dari pemberitaan CNA Indonesia, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, dan Hukumonline, sehingga perlu dicocokkan lagi dengan naskah resmi.
| Topik | Menurut Pemberitaan | Yang Perlu Disiapkan Pabrik |
|---|---|---|
| Alih daya | Dibatasi pada lima jasa penunjang: kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, pengamanan, penunjang pertambangan dan perminyakan, serta antar-jemput pekerja | Peta posisi pekerja alih daya dan rencana transisi |
| PKWT | Paling lama dua tahun, dapat diperpanjang paling banyak dua kali masing-masing paling lama satu tahun | Daftar kontrak berjalan beserta riwayat perpanjangannya |
| Pesangon | Pengali 0,5 yang sebelumnya dapat dipakai pada kondisi tertentu tidak lagi digunakan | Simulasi biaya PHK dan pencadangan |
| Pemagangan | Dibatasi paling lama enam bulan, dengan uang saku, perlindungan K3, JKK dan JKM, serta sertifikat | Inventaris peserta magang dan perjanjiannya |
| Dokumen pribadi | Perusahaan dilarang menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja | Pengembalian dokumen yang masih disimpan |
| PHK | Ada tahapan mitigasi, syarat merumahkan pekerja, dan perundingan bipartit lebih dulu | Prosedur PHK dan restrukturisasi |
Beberapa hal masih menunggu aturan turunan, misalnya rincian alasan dan tata cara PHK, mekanisme dana cadangan pesangon, dan formula upah minimum. Karena itu, legal register yang baik tidak berhenti di satu baris "UU baru sudah disahkan".

Mengapa Auditor Peduli
Hampir semua skema audit sosial menilai kepatuhan terhadap hukum setempat, ditambah standar internasional bila standar itu lebih tinggi. Di CAF SLCP, beberapa pertanyaan langsung menyentuh cara pabrik mengelola perubahan regulasi:
| Kode | Isi Pertanyaan (Parafrase) | Bukti yang Biasa Dilihat |
|---|---|---|
| MS-PLA-3 | Apakah kebijakan dan prosedur merujuk pada hukum nasional dan standar internasional | Kebijakan yang mencantumkan dasar hukumnya |
| MS-CHE-2 | Apakah fasilitas punya sistem untuk meninjau kebijakan dan prosedur ketika persyaratan hukum berubah | Legal register, notulen tinjauan, log pembaruan |
| MS-CHE-3 | Apakah kebijakan dan prosedur ditinjau dan diperbarui, dan seberapa sering | Riwayat revisi dokumen |
| WT-FOR-11 | Apakah pekerja pernah tidak bisa mengakses dokumen pribadi aslinya | Wawancara pekerja, catatan penyimpanan dokumen |
Prinsip yang dipakai hampir semua skema sederhana: jika hukum setempat dan standar internasional berbeda, yang berlaku adalah ketentuan yang memberi perlindungan lebih tinggi kepada pekerja. Artinya, selama masa transisi, verifikator tetap menilai pabrik terhadap hukum yang sedang berlaku. Namun pabrik yang sudah menyesuaikan diri lebih awal pada poin yang lebih melindungi pekerja, seperti larangan menahan ijazah, tidak akan dirugikan oleh perubahan itu.
Di SMETA, kepatuhan hukum setempat menjadi bagian dari setiap Workplace Requirement, dan WRAP menempatkannya sebagai Prinsip 1. Larangan menahan ijazah juga beririsan dengan indikator kerja paksa yang kami bahas di artikel kerja paksa dan biaya rekrutmen.
Kaitannya dengan ISO 45001, ISO 9001, dan ISO 14001
ISO 45001:2018 Klausul 6.1.3 meminta organisasi menentukan dan memiliki akses ke persyaratan hukum yang mutakhir, menentukan penerapannya, dan memelihara informasi terdokumentasi tentangnya. Klausul 9.1.2 meminta evaluasi pemenuhan kepatuhan secara berkala. ISO 14001 punya pasangan yang sama untuk kewajiban kepatuhan lingkungan.
ISO 9001:2026, yang terbit 16 September 2026, memperluas Klausul 6.3 tentang perencanaan perubahan: perubahan perlu dikomunikasikan, dipantau, dan dievaluasi efektivitasnya. Perubahan undang-undang ketenagakerjaan yang berdampak pada kontrak dan jumlah pekerja termasuk perubahan yang layak direncanakan dengan cara ini.

Lima Langkah Menjaga Legal Register Tetap Mutakhir
- Pisahkan status regulasi. Buat kolom terpisah untuk tanggal disahkan, tanggal diundangkan, tanggal berlaku, dan status aturan turunan. Undang-undang ini saat ini baru berstatus disahkan.
- Tetapkan sumber primer. Pemberitaan berguna sebagai peringatan dini. Keputusan operasional tetap merujuk naskah resmi di JDIH Kemnaker atau portal peraturan pemerintah.
- Analisis dampak per topik dan tetapkan pemilik. Alih daya dan PKWT ke HR, pesangon ke HR dan keuangan, pemagangan ke bagian pelatihan, K3 ke HSE. Setiap pemilik menulis apa yang perlu diubah dan buktinya.
- Terapkan lebih awal untuk hal yang sudah jelas. Mengembalikan ijazah yang masih ditahan tidak perlu menunggu aturan turunan, dan sejalan dengan standar audit sosial yang berlaku sekarang.
- Dokumentasikan tinjauan. Notulen rapat tinjauan, daftar tindakan, dan tanggal tinjauan berikutnya adalah bukti yang akan diminta untuk MS-CHE-2 dan ISO 45001 Klausul 9.1.2.

Satu kebiasaan yang membantu: tulis tanggal tinjauan berikutnya langsung di baris regulasi. Untuk undang-undang ini, tinjauan berikutnya jelas, yaitu saat naskah resmi diundangkan dan saat setiap aturan turunan terbit. Kebiasaan yang sama berguna untuk regulasi jaminan sosial yang sering kami temukan tertinggal, seperti dibahas di artikel BPJS dan under-reporting upah.
Jangan lupa mengomunikasikan perubahan kepada pekerja dan serikat pekerja. Kabar tentang kontrak dan pesangon cepat menyebar di lantai produksi, sering dalam versi yang tidak akurat. Penjelasan resmi dari manajemen, dengan catatan bahwa naskah final masih ditunggu, mencegah keresahan yang nantinya muncul di wawancara pekerja.
Kesimpulan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan memberi waktu satu tahun sebelum berlaku. Waktu itu cukup untuk menyiapkan kontrak, prosedur PHK, dan pemagangan, asalkan perubahan ditangkap oleh sistem dan tidak hanya oleh satu orang yang kebetulan membaca berita. Legal register yang memisahkan status regulasi, menunjuk pemilik, dan menyimpan bukti tinjauan akan menjawab pertanyaan verifikator SLCP sekaligus auditor ISO.
Ingin tim Anda mampu mengaudit legal register dan evaluasi kepatuhan sebelum auditor eksternal datang? Ikuti ISO Internal Auditor Training dari Learn QACS untuk ISO 45001 dan ISO 9001.
Artikel ini disusun untuk edukasi kepatuhan dan tidak menggantikan nasihat hukum. Rujuk naskah resmi undang-undang dan aturan turunannya untuk keputusan operasional.
Tentang Penulis: Faisal Rahmat adalah SLCP Verifier dan APSCA CSCA yang aktif melakukan social compliance audit. Sebagai Trainer di Learn QACS, Faisal mengintegrasikan pengalaman lapangan langsung ke dalam program pelatihan ISO management system.