HRD Kami Tidak Pernah Minta Uang — Kenapa Jawaban Itu Belum Tentu Menyelamatkan Anda dari Temuan Kerja Paksa

Staf HR pabrik menyerahkan formulir lamaran kerja kepada calon pekerja di meja resepsionis tanpa ada transaksi uang tunai di antara keduanya.

HRD Kami Tidak Pernah Minta Uang — Kenapa Jawaban Itu Belum Tentu Menyelamatkan Anda dari Temuan Kerja Paksa

Ketika mengisi kuesioner asesmen buyer terkait Forced Labor dan Recruitment & Hiring, banyak tim HR & Compliance pabrik menjawab "Tidak" dengan penuh keyakinan saat ditanya apakah ada biaya yang dibebankan kepada pekerja untuk mendapatkan pekerjaan. Alasannya sederhana: HRD internal memang tidak pernah meminta uang sepeser pun dari pelamar. Namun jawaban ini sering kali tidak mempertimbangkan dua celah besar — pertama, apakah Yayasan atau Agen Outsourcing yang menyalurkan pekerja ke pabrik ternyata memungut biaya (pungli) di luar sepengetahuan HRD; dan kedua, apakah pelamar diminta menanggung sendiri biaya-biaya "administratif" seperti Medical Check-Up (MCU), materai, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai syarat sebelum diterima bekerja.

Kalkulator dan tumpukan kuitansi biaya medical check-up, materai, dan surat keterangan catatan kepolisian yang menjadi beban tersembunyi pelamar kerja.

Di mata auditor global, kedua pola ini — baik biaya yang dipungut agen pihak ketiga maupun biaya administratif yang dibebankan ke pelamar — sama-sama melanggar prinsip yang dikenal sebagai Employer Pays Principle (EPP), dan dapat dikategorikan sebagai indikator kerja paksa (forced labor) dalam kerangka audit rantai pasok.

1. Trigger Penulisan: Pertanyaan yang Memicu Isu Ini di SLCP

Isu ini terinspirasi dari bagian Forced Labor/Recruitment & Hiring pada Converged Assessment Framework (CAF) milik Social & Labor Convergence Program (SLCP). Beberapa kode pertanyaan CAF yang relevan:

Kode CAF SLCPModul & Sub-KategoriIsi Pertanyaan (Parafrase)
RH-REC-4Recruitment & HiringSiapa yang bertanggung jawab membayar biaya rekrutmen dan biaya terkait lainnya — pekerja atau fasilitas?
RH-REC-5Recruitment & HiringJenis biaya spesifik apa saja yang ditanggung pekerja (relevan untuk kasus MCU, materai, SKCK).
RH-REC-6Recruitment & HiringApakah pekerja yang telah membayar biaya tersebut mendapatkan reimbursement (penggantian biaya) dari fasilitas.
RH-REC-7Recruitment & HiringApakah biaya rekrutmen yang dikenakan telah sesuai dengan ketentuan hukum lokal yang berlaku.
RH-EMP-25Employment Practices → Outsourced WorkersKonteks Indonesia: apakah fasilitas mematuhi ketentuan hukum terkait pekerja alih daya (outsourcing) di tempat kerja — relevan untuk kasus Yayasan/Agen Outsourcing yang memungut pungli.
WB-WAGE-106Wages and Benefits → Wage PaymentApakah pekerja dibayar langsung oleh fasilitas atau melalui agen pihak ketiga — relevan sebagai jejak audit menuju agen pihak ketiga.

 

Kombinasi RH-REC-4 hingga RH-REC-7 dirancang khusus untuk menembus jawaban permukaan seperti "HRD tidak pernah minta uang". Jika RH-REC-5 mengungkap bahwa pelamar membayar sendiri biaya MCU atau SKCK, dan RH-REC-6 menunjukkan tidak ada mekanisme reimbursement, maka jawaban "Tidak ada biaya rekrutmen" pada pertanyaan awal menjadi tidak konsisten — dan inilah yang memicu temuan.

2. Mengapa Pola Ini Sangat Umum namun Sering Tidak Disadari

Formulir reimbursement biaya rekrutmen pekerja yang sedang diperiksa dan ditandatangani oleh petugas keuangan HR pabrik.

Pola pembebanan biaya rekrutmen kepada pekerja umumnya tidak disengaja sebagai eksploitasi, melainkan dianggap "sudah lazim" dalam praktik rekrutmen sehari-hari:

Pola di LapanganMengapa Ini Melanggar Employer Pays PrincipleRisiko bagi Pekerja
Pelamar diminta menanggung sendiri biaya MCU sebelum diterima kerjaBiaya ini merupakan bagian dari proses rekrutmen yang menjadi syarat mutlak sebelum hubungan kerja terjadi, sehingga termasuk biaya rekrutmen menurut definisi ILOPelamar dari kalangan ekonomi lemah bisa menunda atau membatalkan lamaran karena tidak mampu membayar di muka
Pelamar diminta membeli materai dan mengurus SKCK sendiri tanpa penggantianMeski nominal per item terlihat kecil, akumulasinya menjadi beban finansial nyata yang seharusnya ditanggung pemberi kerjaMenciptakan hambatan finansial di muka sebelum pekerja menerima penghasilan apa pun
Yayasan/Agen Outsourcing memungut "biaya administrasi" atau "uang jasa penyaluran" dari calon pekerjaPerusahaan sering tidak menyadari praktik ini karena transaksi terjadi di luar kantor HRD, padahal agen bertindak mewakili proses rekrutmen perusahaanBerpotensi menjerumuskan pekerja ke dalam jeratan utang (debt bondage) sejak hari pertama bekerja
Tidak ada audit rutin terhadap praktik rekrutmen agen/yayasan mitraPerusahaan menganggap tanggung jawabnya selesai begitu pekerja diterima, padahal due diligence terhadap rantai pasok rekrutmen adalah bagian dari tanggung jawabnyaPola pungli berulang tidak pernah terdeteksi hingga ditemukan auditor eksternal

3. Payung Hukum Internasional: ILO Convention No. 29 dan Employer Pays Principle

Sisi tekstual — ILO Convention No. 29: Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) mendefinisikan kerja paksa sebagai "segala pekerjaan atau jasa yang dituntut dari seseorang di bawah ancaman hukuman apa pun dan yang orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela." Meski konvensi ini tidak secara eksplisit menyebut biaya rekrutmen, badan pengawas ILO (Committee of Experts) telah menegaskan bahwa definisi ini cukup luas untuk mencakup jeratan utang (debt bondage) — kondisi di mana pekerja terikat bekerja untuk melunasi utang, termasuk utang akibat biaya rekrutmen yang mereka bayar sendiri.

Sisi tekstual — Employer Pays Principle: EPP adalah komitmen dunia usaha yang dipelopori oleh Leadership Group for Responsible Recruitment dan Institute for Human Rights and Business (IHRB), yang menyatakan secara tegas: "Tidak ada pekerja yang boleh membayar untuk mendapatkan pekerjaan — biaya rekrutmen seharusnya ditanggung bukan oleh pekerja, melainkan oleh pemberi kerja." Prinsip ini mencerminkan Prinsip 1 dari Dhaka Principles for Migration with Dignity, dan kini menjadi acuan standar hampir seluruh kerangka audit rantai pasok global, termasuk SLCP, SMETA, dan WRAP.

Sisi kontekstual: Kombinasi C29 dan EPP inilah yang menjelaskan mengapa auditor tidak hanya bertanya "apakah HRD memungut biaya", tetapi menelusuri seluruh rantai biaya yang dikeluarkan pekerja sejak awal proses lamaran — termasuk biaya yang secara teknis dibayarkan ke pihak ketiga (klinik MCU, kantor pos untuk materai, kantor polisi untuk SKCK, atau agen penyalur), karena biaya-biaya ini tetap merupakan prasyarat untuk memperoleh pekerjaan tersebut.

4. Dasar Hukum di Indonesia

RegulasiKetentuan Kunci Terkait Rekrutmen & Pencegahan Kerja Paksa
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Pasal 1Mendefinisikan Perdagangan Orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran/manfaat untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang memegang kendali atas orang tersebut, dengan tujuan eksploitasi.
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 35Mengatur bahwa pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja melalui pelaksana penempatan tenaga kerja, dan mewajibkan pemberi kerja memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, serta kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja yang dipekerjakannya — termasuk pada tahap awal hubungan kerja terbentuk.

Sisi kontekstual bagi HR: UU 21/2007 secara eksplisit mencantumkan "penjeratan utang" sebagai salah satu unsur/cara dalam definisi eksploitasi TPPO. Ini berarti pungutan biaya rekrutmen yang memberatkan dan mengikat pekerja — misalnya pekerja harus meminjam uang untuk membayar biaya penyaluran ke yayasan, lalu gajinya dipotong berbulan-bulan untuk melunasi "utang" tersebut — secara hukum berpotensi masuk kategori tindak pidana perdagangan orang, bukan sekadar pelanggaran administratif ketenagakerjaan biasa. Ini adalah risiko hukum pidana yang jauh lebih serius dibanding sekadar temuan audit.

5. Dasar Standar Sistem Manajemen: ISO 9001:2015 dan ISO 45001:2018

a. ISO 9001:2015 Klausul 8.4 — Control of Externally Provided Processes, Products and Services

Sisi tekstual: Klausul ini mewajibkan organisasi memastikan proses, produk, dan jasa yang disediakan secara eksternal (termasuk oleh subkontraktor) memenuhi persyaratan organisasi. Organisasi wajib menentukan dan menerapkan kriteria untuk seleksi, evaluasi, pemantauan kinerja, dan evaluasi ulang penyedia eksternal, serta menentukan jenis dan tingkat pengendalian yang diterapkan berdasarkan potensi dampaknya terhadap kemampuan organisasi memenuhi persyaratan.

Sisi kontekstual: Yayasan atau Agen Outsourcing penyalur tenaga kerja pada dasarnya adalah penyedia jasa eksternal (external provider) dalam kerangka Klausul 8.4 — sama seperti pemasok bahan baku atau kontraktor pemeliharaan mesin. Perusahaan diwajibkan melakukan due diligence terhadap agen ini, memantau kepatuhannya secara berkala, dan memastikan agen tidak melakukan pungutan liar kepada pekerja — karena agen tersebut pada dasarnya bertindak mewakili proses rekrutmen milik organisasi. Alasan ini pula yang menjelaskan mengapa "kami tidak tahu agen memungut biaya" bukan alasan yang dapat diterima auditor: tanggung jawab pengendalian penyedia eksternal tetap berada di tangan organisasi yang menggunakan jasanya.

b. ISO 45001:2018 Klausul 8.1.4.3 — Outsourcing

Sisi tekstual: Klausul ini mewajibkan organisasi memastikan fungsi dan proses yang dialihdayakan (outsourced) tetap terkendali, dan memastikan pengaturan alih daya tersebut konsisten dengan persyaratan hukum dan persyaratan lain serta selaras dengan pencapaian hasil yang diinginkan dari sistem manajemen K3. Jenis dan tingkat pengendalian yang diterapkan terhadap fungsi dan proses ini harus ditetapkan dalam sistem manajemen K3 organisasi.

Sisi kontekstual: Klausul ini menegaskan bahwa tanggung jawab kesejahteraan pekerja tidak hilang begitu proses rekrutmen "dialihdayakan" ke yayasan/agen pihak ketiga. Pabrik tetap bertanggung jawab memverifikasi bahwa prosedur kesejahteraan dan perlakuan terhadap pekerja yang disalurkan agen setara dengan pekerja yang direkrut langsung — termasuk memastikan tidak ada pungutan biaya yang membebani pekerja di sepanjang proses penyaluran tersebut.

6. Dampak Isu Ini pada Empat Standar Verifikasi Utama

StandarBagaimana Isu Ini DinilaiKonsekuensi bagi Perusahaan
SLCP (Social & Labor Convergence Program)Temuan biaya rekrutmen — baik dipungut langsung, melalui calo, maupun melalui yayasan/agen — menghasilkan bendera merah (red flag) langsung pada modul Forced Labor/Recruitment & Hiring, khususnya pada rangkaian pertanyaan RH-REC-4 hingga RH-REC-7.Perusahaan wajib menyusun dan menjalankan mekanisme reimbursement kepada pekerja yang terdampak untuk dapat menutup (close) temuan ini.
Higg FSLM (Facility Social & Labor Module)Menggunakan kerangka CAF yang sama dengan SLCP, sehingga temuan biaya rekrutmen memicu proses verifikasi dan tindak lanjut yang serupa pada kategori Forced Labor.Skor pilar terkait turun signifikan hingga mekanisme remediasi/reimbursement pekerja terbukti dijalankan dan terdokumentasi.
SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)Merupakan temuan pada Klausul 1 ETI Base Code — "Employment is Freely Chosen" — yang menjadi fondasi pilar Labour Standards dalam SMETA, dengan sub-area khusus 1.A: Responsible Recruitment & Entitlement to Work. Temuan biaya rekrutmen yang dibebankan ke pekerja umumnya dikategorikan sebagai Critical, mengingat kaitannya langsung dengan indikator kerja paksa.Temuan Critical pada isu ini berpotensi menyebabkan kegagalan audit secara langsung, terlepas dari performa baik pada pilar lain.
WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production)Merupakan pelanggaran berat terhadap Prinsip 2: Prohibition of Forced Labor — bukan Prinsip 1, yang pada struktur 12 Prinsip resmi WRAP sebenarnya adalah Compliance with Laws and Workplace Regulations. Redaksi resmi Prinsip 2 WRAP secara eksplisit menyatakan bahwa pekerja tidak boleh dipekerjakan dengan jaminan finansial atau agunan utang apa pun, dan setiap biaya rekrutmen yang timbul harus ditanggung oleh fasilitas, bukan pekerja.Pelanggaran Prinsip 2 dapat mengakibatkan penangguhan sertifikat (suspension) atau status peringatan keras (warning status), mengingat forced labor termasuk pelanggaran paling berat dalam kerangka WRAP.

Catatan penting untuk tim HR & Compliance: Berdasarkan verifikasi ke dokumen resmi 12 Principles WRAP, isu Employer Pays Principle dan larangan pungutan biaya rekrutmen berada pada Prinsip 2 (Prohibition of Forced Labor), bukan Prinsip 1. Prinsip 1 WRAP sebenarnya adalah Compliance with Laws and Workplace Regulations — kepatuhan umum terhadap hukum di yurisdiksi tempat fasilitas beroperasi, bukan pasal spesifik tentang kerja paksa. Pastikan tim tidak salah kutip nomor prinsip ini saat menyusun laporan kepatuhan internal maupun menjawab pertanyaan auditor, karena forced labor merupakan salah satu dari sedikit temuan yang benar-benar dapat menggagalkan status sertifikasi secara langsung.

7. Mengapa Ini Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab HR & Compliance

Staf HR pabrik meninjau dokumen kontrak kerja sama dengan perwakilan yayasan penyalur tenaga kerja di ruang rapat.
  1. Audit rutin terhadap seluruh mitra rekrutmen — Termasuk yayasan penyalur, agen outsourcing, dan calo lokal yang membantu proses rekrutmen, sejalan dengan kewajiban due diligence pada ISO 9001 Klausul 8.4. HR perlu secara berkala menanyakan langsung kepada pekerja yang direkrut lewat agen — bukan hanya kepada agen itu sendiri — apakah mereka dikenakan biaya apa pun.
  2. Menetapkan kebijakan tertulis "perusahaan menanggung seluruh biaya rekrutmen" — Termasuk secara eksplisit mencakup biaya MCU, materai, dan SKCK, bukan hanya "biaya penempatan" dalam pengertian sempit. Kebijakan ini idealnya dikomunikasikan langsung kepada pelamar sejak tahap wawancara awal, agar pelamar tahu haknya dan berani melapor jika diminta membayar.
  3. Menyediakan mekanisme reimbursement yang mudah diakses — Jika di masa lalu ada pekerja yang terlanjur membayar biaya MCU/SKCK/materai sendiri, HR perlu memiliki prosedur klaim penggantian yang jelas dan tidak berbelit — ini menjadi bukti konkret yang diminta auditor SLCP/Higg FSLM untuk menutup temuan.
  4. Memasukkan klausul larangan pungutan biaya ke dalam kontrak kerja sama dengan yayasan/agen — Beserta sanksi tegas dan mekanisme pemutusan kerja sama jika terbukti melanggar, sebagai bentuk kontrol nyata atas penyedia jasa eksternal sesuai semangat ISO 9001 Klausul 8.4 dan ISO 45001 Klausul 8.1.4.3.
  5. Kesiapan menjawab auditor secara jujur dan menyeluruh — Alih-alih hanya menjawab dari sudut pandang "apa yang dilakukan HRD kami", tim HR sebaiknya terbiasa menjawab dari sudut pandang "apa yang dialami pekerja sejak hari pertama mereka melamar", termasuk seluruh biaya yang mereka keluarkan di luar interaksi langsung dengan HRD.

8. Checklist Ringkas untuk HR & Compliance Manager

  • tidak dicentang Apakah perusahaan memiliki kebijakan tertulis yang secara eksplisit menyatakan seluruh biaya rekrutmen (termasuk MCU, materai, SKCK) ditanggung perusahaan, bukan pelamar?
  • tidak dicentang Apakah kebijakan ini dikomunikasikan langsung kepada pelamar sejak tahap awal proses rekrutmen?
  • tidak dicentang Apakah perusahaan pernah melakukan audit atau wawancara langsung dengan pekerja yang direkrut melalui yayasan/agen outsourcing untuk memverifikasi apakah mereka dikenakan biaya apa pun?
  • tidak dicentang Apakah ada klausul kontrak yang secara tegas melarang yayasan/agen memungut biaya apa pun dari calon pekerja, lengkap dengan sanksi pemutusan kerja sama?
  • tidak dicentang Apakah tersedia mekanisme reimbursement yang mudah diakses bagi pekerja yang terlanjur membayar biaya rekrutmen sendiri di masa lalu?
  • tidak dicentang Apakah tim HR memahami bahwa pungutan biaya rekrutmen yang mengikat pekerja pada utang berpotensi masuk kategori TPPO menurut UU No. 21/2007, bukan sekadar pelanggaran administratif?
  • tidak dicentang Apakah tim HR memahami perbedaan nomor prinsip WRAP secara akurat — bahwa larangan kerja paksa dan Employer Pays Principle berada pada Prinsip 2, bukan Prinsip 1?

Penutup

Asumsi "perekrutan kami sudah gratis karena HRD tidak pernah minta uang" adalah salah satu jebakan paling umum namun paling berisiko dalam audit rantai pasok modern. Employer Pays Principle menuntut perusahaan melihat jauh melampaui interaksi langsung dengan HRD — mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan pekerja di sepanjang rantai rekrutmen, termasuk biaya MCU, materai, SKCK, dan pungutan dari yayasan/agen penyalur. Bagi tim HR & Compliance, memahami logika kode pertanyaan CAF SLCP seperti RH-REC-4 hingga RH-REC-7, dasar hukum UU No. 21/2007 tentang TPPO dan Pasal 35 UU Ketenagakerjaan, payung ILO C29, klausul ISO 9001 dan ISO 45001 terkait pengendalian penyedia eksternal, hingga bagaimana isu ini dinilai secara berbeda oleh SLCP, SMETA, dan WRAP, akan membantu tim membangun praktik rekrutmen yang benar-benar bebas biaya bagi pekerja — bukan sekadar bebas biaya di atas kertas.

Share: