Kenapa BPJS Sudah Didaftarkan Belum Tentu Lolos Audit: Membongkar Praktik Under-Reporting Upah dan Lembur Flat Rate

Staf HR pabrik memeriksa dokumen rekrutmen dan formulir pendaftaran jaminan sosial pekerja di ruang administrasi

Kenapa BPJS Sudah Didaftarkan Belum Tentu Lolos Audit: Membongkar Praktik Under-Reporting Upah dan Lembur Flat Rate

Pertanyaan "sudah daftar BPJS belum?" itu jebakan. Karena hampir semua pabrik yang pernah diaudit SMETA, WRAP, atau SLCP akan menjawab "sudah" — dan mayoritas dari mereka tetap kena temuan Major di pilar Compensation & Benefits.

Masalahnya bukan di ya/tidaknya pendaftaran. Masalahnya ada di tiga celah yang auditor sudah hafal luar kepala:

  1. Siapa yang didaftarkan — pekerja tetap iya, pekerja PKWT/harian/outsourcing sering tidak.
  2. Angka apa yang dilaporkan — upah pokok yang disetor ke BPJS lebih rendah dari upah riil yang diterima pekerja.
  3. Bagaimana lembur dihitung — tarif flat (misal Rp15.000/jam rata) menggantikan tarif progresif yang diwajibkan PP No. 36 Tahun 2021.

Ketiganya sudah cukup untuk menjatuhkan skor pada empat standar audit sosial paling umum dipakai brand global: SMETA, SLCP, WRAP, dan Higg FSLM. Artikel ini membedah dasar hukumnya, kaitannya dengan ISO 9001 dan ISO 45001, serta cara membaca temuan itu sebelum auditor eksternal yang menemukannya duluan.

Kenapa Isu Ini Begitu Masif di Kawasan Manufaktur Asia

Berdasarkan pola temuan yang berulang di laporan audit sosial Indonesia, Vietnam, India, dan Tiongkok, tiga praktik ini muncul konsisten di lintas negara:

Praktik BermasalahBentuk di LapanganKenapa Perusahaan Melakukannya
Pendaftaran jamsos parsialHanya pekerja PKWTT (tetap) yang didaftarkan; pekerja PKWT, harian, dan pekerja yang direkrut lewat yayasan penyalur/outsourcing dibiarkan tanpa jaminan sosialAnggapan keliru bahwa kewajiban jamsos hanya berlaku untuk karyawan tetap; upaya menekan beban iuran bulanan
Under-reporting upah pokokUpah yang dilaporkan ke lembaga jaminan sosial lebih rendah dari upah aktual yang diterima pekerja (selisih dibayar tunai atau via komponen "tunjangan" yang tidak dilaporkan)Iuran jaminan sosial dihitung dari upah yang dilaporkan — makin rendah angkanya, makin kecil kewajiban perusahaan
Lembur flat rateSemua jam lembur dibayar dengan tarif rata, bukan tarif berjenjang (1,5x jam pertama, 2x jam berikutnya)Lebih mudah dihitung payroll, tapi secara sistematis merugikan pekerja pada jam-jam lembur akhir

Pola ini bukan kebetulan. Auditor menyebutnya sebagai "structural underpayment" — bukan kesalahan administratif satu kali, tapi desain sistem payroll yang dibuat untuk menekan biaya secara sistematis. Itu sebabnya temuan di area ini nyaris selalu masuk kategori Major, bukan minor atau observasi.

 

Dasar Hukum: Apa yang Sebenarnya Diwajibkan

Pendaftaran Jaminan Sosial — Indonesia

Teks resmi: Pasal 15 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan seluruh pekerjanya — bukan sebagian — sebagai peserta program jaminan sosial, termasuk pekerja penerima upah dalam bentuk apa pun status kontraknya.perusahaan wajib mendaftarkan seluruh karyawan dalam kategori Pekerja Penerima Upah (PPU) ke BPJS Kesehatan

Konteks lapangan: Klausul ini yang paling sering "diakali" lewat status kontrak. Pekerja PKWT (kontrak waktu tertentu) dan pekerja harian lepas tetap termasuk kategori Pekerja Penerima Upah — status kontrak bukan alasan sah untuk tidak mendaftarkan. Ini juga jadi celah favorit ketika perusahaan menggunakan skema outsourcing atau yayasan penyalur tenaga kerja: tanggung jawab pendaftaran kerap "hilang" di antara perusahaan pengguna jasa dan penyedia jasa, dan keduanya saling lempar tanggung jawab saat diaudit.

Sanksinya bertingkat: mulai dari denda administratif 0,1% dari total iuran per bulan keterlambatanberdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, perusahaan akan dikenakan denda sebesar 0,1% dari total iuran setiap bulan, sampai potensi sanksi pidana bagi kewajiban memungut dan menyetor iuran yang tidak dijalankan.pengaturan sanksi atas kewajiban memungut, membayar dan menyetor iuran jaminan sosial kepada BPJS terdapat dalam Pasal 55 UU 24/2011 berupa sanksi pidana

Upah Lembur — Indonesia

Petugas HR membandingkan slip gaji dan rekap absensi lembur karyawan pabrik di meja kerja

Teks resmi: Pasal 39 PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menegaskan kewajiban membayar upah kerja lembur bagi pekerja yang bekerja melebihi waktu kerja normal, sesuai perhitungan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan tersebut.upah kerja lembur wajib dibayar oleh pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, pada istirahat mingguan, atau pada hari libur resmi sebagai kompensasi kepada pekerja/buruh yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ketentuan ini menjalankan amanat Pasal 78 ayat (2) UU Cipta Kerja.

Formula perhitungannya eksplisit — bukan diserahkan ke kebijakan internal perusahaan:

Jam Lembur (Hari Kerja)Tarif
Jam ke-11,5 × upah sejam
Jam ke-2 dan seterusnya2 × upah sejam
Jam Lembur (Libur Resmi/Istirahat Mingguan)Tarif
Jam ke-1 s.d. ke-72 × upah sejam
Jam ke-83 × upah sejam
Jam ke-9 dan seterusnya4 × upah sejam

Sumber perhitungan progresif ini konsisten dengan skema PP No. 36 Tahun 2021, dengan basis upah sejam dihitung 1/173 dari upah bulanan.

Konteks lapangan: Ini sebabnya "lembur flat rate" — misalnya semua jam lembur dibayar Rp15.000/jam tanpa membedakan jam ke berapa atau hari kerja/libur — secara otomatis melanggar aturan ini begitu ada satu jam saja yang melebihi jam pertama lembur. Tim payroll yang tidak familiar dengan skema progresif ini adalah red flag yang langsung terlihat auditor saat memeriksa slip gaji dan rekap absensi berdampingan.

Payung Hukum Internasional (ILO)

KonvensiJudul ResmiRelevansi
ILO C95Protection of Wages Convention, 1949Mengatur cara, waktu, dan bentuk pembayaran upah agar tidak dipotong atau ditunda secara sewenang-wenang — basis argumen bahwa under-reporting upah adalah bentuk pelanggaran perlindungan upah
ILO C102Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952Konvensi unggulan ILO di bidang jaminan sosial yang menetapkan standar minimum untuk sembilan cabang jaminan sosial, termasuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian yang jadi rujukan skema BPJS Ketenagakerjaan

Indonesia belum meratifikasi C102 secara penuh, tapi auditor sosial internasional tetap menjadikannya kerangka acuan "semangat" perlindungan jaminan sosial saat menilai kecukupan skema nasional seperti BPJS.

Regulasi Regional Lain (Vietnam, Tiongkok, India)

NegaraPayung HukumPoin Kunci
VietnamLaw on Social Insurance 2014 (No. 58/2014/QH13)Mengatur skema jaminan sosial wajib dan sukarela, hak dan tanggung jawab pekerja dan pemberi kerja; pekerja dengan kontrak kerja 1 bulan atau lebih wajib diikutsertakan dalam jaminan sosial wajib
TiongkokSocial Insurance Law 2011Mewajibkan kepesertaan lima jenis asuransi sosial (pensiun, kesehatan, kecelakaan kerja, pengangguran, melahirkan) bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja migran domestik
IndiaEPF Act 1952 & ESI Act 1948EPF wajib bagi pabrik/establishment dengan 20 pekerja atau lebih; ESI wajib bagi establishment dengan 10 pekerja atau lebih, mencakup pekerja dengan upah kotor hingga ambang batas tertentu per bulan

Pola yang sama berulang di keempat negara: pekerja kontrak, harian, dan pekerja rekrutan pihak ketiga (outsourcing/yayasan penyalur) adalah kelompok yang paling sering tercecer dari cakupan jaminan sosial — bukan karena hukumnya tidak jelas, tapi karena struktur rekrutmen sengaja dibuat berlapis untuk mengaburkan siapa "pemberi kerja" yang bertanggung jawab mendaftarkan.

 

Kaitan dengan ISO 9001 dan ISO 45001: Bukan Sekadar "Urusan HR"

Alur rekrutmen pekerja kontrak dan harian di pabrik manufaktur, menampilkan tahap wawancara dan verifikasi dokumen

Ini bagian yang sering disalahpahami. ISO 9001 dan ISO 45001 memang bukan standar ketenagakerjaan — tapi keduanya membangun kewajiban proses yang secara tidak langsung menyeret isu jamsos dan upah masuk ke dalam sistem manajemen yang diaudit.

ISO 45001:2018 — Klausul 6.1.3 (Determination of Legal Requirements and Other Requirements)

Teks resmi: Organisasi wajib menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk menentukan serta memiliki akses terhadap persyaratan hukum dan persyaratan lain yang mutakhir dan berlaku bagi bahaya, risiko K3, serta sistem manajemen K3-nya.The organization shall establish, implement and maintain a processes to determine and have access to up-to-date legal requirements and other requirements that are applicable to its hazards, OH&S risks and OH&S management system

Konteks lapangan: Klausul ini memang dirancang untuk regulasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), tapi cakupan "persyaratan hukum" dalam praktik audit ISO 45001 modern ditafsirkan lebih luas — mencakup seluruh kewajiban ketenagakerjaan yang berdampak pada kesejahteraan dan keselamatan pekerja, termasuk kepatuhan jaminan sosial dan aturan pengupahan. Logikanya: pekerja yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan otomatis kehilangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) — sebuah kegagalan langsung terhadap prinsip perlindungan K3 yang jadi ruh dari ISO 45001 itu sendiri. Auditor yang teliti akan menanyakan: "Apakah legal register perusahaan mencantumkan UU BPJS dan PP Pengupahan sebagai bagian dari daftar kewajiban hukum yang dipantau?" Jika jawabannya tidak, itu sudah jadi temuan ketidaksesuaian terhadap klausul ini.

ISO 9001:2015 — Klausul 7.1.2 (People)

Teks resmi: Organisasi wajib menentukan dan menyediakan personel yang diperlukan untuk penerapan sistem manajemen mutu yang efektif serta untuk operasi dan kendali proses-prosesnya.The organization shall determine and provide the persons necessary for the effective implementation of its quality management system and for the operation and control of its processes

Konteks lapangan — catatan kejujuran: Klausul ini secara harfiah berbicara soal kecukupan dan kompetensi personel untuk menjalankan sistem mutu — bukan perlindungan hak dasar pekerja secara langsung. Tapi keterkaitannya tetap nyata secara operasional: pabrik dengan turnover tinggi akibat sengketa upah dan lembur yang tidak dibayar sesuai aturan cenderung kehilangan personel terlatih secara terus-menerus, yang pada akhirnya mengganggu kestabilan "orang yang kompeten" yang dipersyaratkan klausul ini. Dengan kata lain: ketidakpatuhan jamsos dan lembur bukan pelanggaran langsung terhadap 7.1.2, tapi ia menciptakan kondisi struktural yang membuat organisasi kesulitan memenuhi klausul ini secara berkelanjutan. Auditor mutu yang jeli — terutama saat audit gabungan (integrated audit) ISO 9001 dan ISO 45001 — akan menandai keterkaitan ini sebagai risiko sistemik, bukan pelanggaran klausul yang berdiri sendiri.

 

Dampak pada Empat Standar Verifikasi Sosial

StandarArea yang TerdampakTingkat Temuan
SMETA (Sedex)Pilar Compensation & Benefits (bagian dari 4 Pilar SMETA)Major
SLCP (CAF)Seksi Wages and Benefits pada Converged Assessment FrameworkMajor — legal non-compliance dicatat sebagai data faktual, bukan skor pass/fail
WRAPPrinsip 5: Compensation and Benefits — bukan Prinsip 3 (Prinsip 3 adalah Prohibition of Child Labor)Convention 95 (Protection of Wages) dieksplisit dirujuk oleh Principle 5: Compensation and BenefitsPelanggaran material terhadap syarat sertifikasi berkelanjutan
Higg FSLMSeksi Wages and BenefitsSection Scores meliputi Recruitment and Hiring, Working Hours, Wages and Benefits, Employee Treatment, Employee Involvement, Health and SafetyMenurunkan skor Legal Compliance Risk pada modul ini

Catatan koreksi penting: Banyak materi pelatihan internal keliru menyebut isu Compensation & Benefits sebagai "Prinsip 3" WRAP. Faktanya, Prinsip 3 dalam 12 Prinsip WRAP adalah Prohibition of Child Labor. Isu kompensasi dan tunjangan ada di Prinsip 5. Kesalahan penomoran seperti ini terlihat sepele, tapi jika masuk ke dokumen resmi CAP (Corrective Action Plan) perusahaan, auditor bisa mempertanyakan kredibilitas seluruh dokumen kepatuhan Anda.

SLCP layak mendapat catatan tersendiri: berbeda dari SMETA/WRAP yang memberi grading pass/fail, SLCP mencatat data kepatuhan sebagai fakta terverifikasi yang dibagikan ke brand pengguna data (data sharing framework). Artinya, angka ketidaksesuaian di seksi Wages and Benefits tidak "hilang" setelah satu siklus audit — ia menjadi rekam jejak yang dilihat brand berikutnya yang mengakses data fasilitas Anda.

 

Checklist Deteksi Dini untuk Tim HR & Compliance

Dokumen SOP dan checklist kepatuhan ketenagakerjaan tersusun rapi di atas meja kerja tim compliance

Sebelum auditor eksternal datang, ini yang bisa dicek internal:

tidak dicentang Cross-check status kontrak vs. status BPJS — tarik data PKWT, PKWTT, dan pekerja harian, lalu cocokkan satu-satu dengan status aktif di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jangan andalkan laporan ringkasan HRIS; cek nominatif per nama.

tidak dicentang Bandingkan upah pokok di slip gaji vs. upah yang dilaporkan ke BPJS — selisih yang konsisten antara dua angka ini adalah red flag klasik yang langsung terlihat auditor saat cross-check dokumen payroll dan bukti setor iuran.

tidak dicentang Audit ulang formula lembur di sistem payroll — pastikan sistem menghitung tarif progresif (1,5x/2x untuk hari kerja; 2x/3x/4x untuk libur resmi), bukan tarif flat yang "dibulatkan" untuk kemudahan administrasi.

tidak dicentang Telusuri tanggung jawab pendaftaran jamsos di skema outsourcing/yayasan penyalur — pastikan kontrak kerja sama dengan agen penyalur secara eksplisit mencantumkan siapa yang bertanggung jawab mendaftarkan dan menyetor iuran, dan minta bukti setor rutin, bukan hanya klausul kontrak di atas kertas.

tidak dicentang Masukkan UU BPJS dan PP Pengupahan ke legal register ISO 45001 — jika perusahaan Anda bersertifikat ISO 45001, pastikan kedua regulasi ini eksplisit tercantum dan direview berkala, bukan hanya regulasi K3 teknis seperti APD dan LOTO.

 

Kesimpulan

Ketidaksesuaian di area jaminan sosial dan lembur jarang terjadi karena perusahaan tidak tahu aturannya. Lebih sering terjadi karena tiga hal terpisah — status kontrak, angka pelaporan, dan formula payroll — tidak pernah dicek bersamaan dalam satu proses audit internal. Auditor eksternal justru mencari titik temu ketiganya, karena di situlah pola under-reporting sistemik biasanya kelihatan.

Bagi tim HR dan compliance pabrik, langkah paling murah dan paling efektif bukan menunggu audit eksternal — tapi melakukan due diligence rekrutmen dan cross-check payroll secara rutin, sebelum data itu dibuka ke pihak ketiga.

Share: