Tanggal 30 April 2026, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya. Seminggu kemudian, 7 Mei 2026, massa buruh berdemonstrasi di depan Kemnaker menuntut revisi aturan itu. Di tengah perdebatan tersebut, ada satu kelompok yang jarang dibicarakan: tim HR dan Compliance di pabrik yang selama ini mengandalkan pekerja dari yayasan atau perusahaan alih daya, termasuk di lini produksi.
Pertanyaan praktis mereka sederhana. Kalau verifikator SLCP atau auditor SMETA datang tahun depan, apa yang akan ditanyakan soal pekerja alih daya, dan dokumen apa yang harus sudah siap?

Apa yang Diatur Permenaker 7/2026
Permenaker ini adalah tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang meminta pembatasan alih daya. Berikut ketentuan yang paling relevan untuk pabrik:
| Ketentuan | Isi Pokok | Implikasi untuk Pabrik |
|---|---|---|
| Bidang pekerjaan (Pasal 3 ayat 2) | Alih daya hanya untuk layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan, pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional, serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, minyak dan gas, dan kelistrikan | Pekerjaan produksi langsung seperti menjahit, cutting, assembling, dan finishing tidak tercantum dalam daftar |
| Perjanjian alih daya | Wajib tertulis, memuat jenis pekerjaan, jangka waktu, lokasi kerja, jumlah pekerja, perlindungan kerja, serta hak dan kewajiban para pihak | Kesepakatan lisan atau surat "kerja sama penyediaan tenaga" yang umum tidak lagi memadai |
| Pencatatan | Perusahaan alih daya mencatatkan perjanjian ke Dinas setempat paling lama 3 hari kerja setelah ditandatangani | Bukti pencatatan menjadi dokumen yang wajar diminta auditor |
| Sanksi pemberi pekerjaan (Pasal 8) | Teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha bagi pelanggaran Pasal 3 | Risiko kepatuhan ikut ditanggung pabrik pengguna |
| Ketentuan peralihan (Pasal 10) | Perjanjian yang sudah berjalan tetap berlaku sampai berakhir; penyesuaian paling lambat 2 tahun sejak diundangkan | Tenggat penyesuaian: 30 April 2028 |
Permenaker ini juga menegaskan bahwa perusahaan alih daya wajib memenuhi hak pekerja: upah, upah lembur, waktu kerja dan istirahat, cuti tahunan, K3, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, THR, serta hak terkait PHK.
Satu frasa memicu perdebatan, yaitu "layanan penunjang operasional". Serikat pekerja khawatir frasa ini ditafsirkan cukup luas sehingga pekerjaan inti bisa masuk lewat pintu belakang. Kadin meminta masa transisi yang memadai dan perlakuan per sektor. Bagi tim compliance, konsekuensinya praktis: sampai ada tafsir resmi, setiap posisi alih daya di pabrik perlu punya alasan tertulis mengapa ia termasuk salah satu dari enam bidang.
Di Mana Auditor Akan Melihatnya
Isu alih daya jarang berdiri sendiri. Verifikator biasanya menemukannya lewat beberapa pintu sekaligus.
| Skema | Rujukan | Yang Diperiksa |
|---|---|---|
| SLCP / Higg FSLM | RH-EMP-25 | Khusus Indonesia: apakah fasilitas mematuhi ketentuan hukum tentang pekerja alih daya, dinilai terhadap Law Overlay |
| SLCP / Higg FSLM | RH-EMP-8 | Apakah semua orang yang bekerja untuk fasilitas punya kontrak, baik dengan fasilitas, subkontraktor, maupun agen perekrut |
| SLCP / Higg FSLM | WB-WAGE-106 | Apakah pekerja dibayar langsung oleh fasilitas atau melalui pihak ketiga |
| SMETA | ETI Base Code 8.2 | Kewajiban kepada pekerja tidak boleh dihindari melalui kontrak penyediaan tenaga kerja, subkontrak, atau penggunaan kontrak waktu tertentu secara berlebihan |
| WRAP | Prinsip 1 | Kepatuhan pada hukum ketenagakerjaan setempat, termasuk aturan alih daya yang baru |
Jawaban RH-EMP-25 dinilai terhadap Law Overlay Indonesia. Periksa versi Law Overlay yang berlaku saat verifikasi, karena Permenaker ini terbit setelah banyak fasilitas menyusun asesmen mandirinya. Jika pekerja yayasan juga membayar biaya untuk bisa ditempatkan, temuan berikutnya akan masuk ke area rekrutmen, seperti yang kami bahas di artikel biaya rekrutmen dan Employer Pays Principle.

Kaitannya dengan ISO 9001 dan ISO 45001
ISO 9001 Klausul 8.4 mengatur pengendalian proses, produk, dan jasa yang disediakan pihak eksternal. Perusahaan alih daya termasuk penyedia eksternal. Klausul ini meminta organisasi menetapkan kriteria seleksi, evaluasi, dan pemantauan penyedia, beserta jenis dan tingkat pengendalian yang sebanding dengan dampaknya. Dengan Permenaker 7/2026, kriteria seleksi itu kini memuat pertanyaan paling dasar: apakah pekerjaan yang diserahkan memang boleh dialihdayakan.
ISO 45001:2018 memakai definisi pekerja yang luas, yaitu setiap orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendali organisasi (Klausul 3.3). Satpam, petugas kebersihan, dan pengemudi dari perusahaan alih daya masuk dalam definisi ini. Klausul 8.1.4.3 meminta fungsi dan proses yang dialihdayakan tetap terkendali, dan Klausul 6.1.3 meminta organisasi menjaga akses terhadap persyaratan hukum yang mutakhir. Pabrik yang legal register-nya belum mencantumkan Permenaker 7/2026 sudah punya celah di klausul ini.
Empat Langkah yang Bisa Dimulai Bulan Ini
- Petakan semua pekerja non-organik per fungsi. Buat daftar per nama: posisi, area kerja riil, perusahaan penyalur, dan tanggal berakhir perjanjian. Cocokkan setiap posisi dengan enam bidang di Pasal 3 ayat (2). Posisi yang tidak cocok perlu rencana transisi.
- Periksa perjanjian dan bukti pencatatan. Pastikan setiap perjanjian alih daya tertulis, memuat isi minimal, dan perusahaan alih daya dapat menunjukkan bukti pencatatan dari Dinas.
- Uji hak pekerja alih daya lewat sampel. Ambil sampel slip upah, rekap lembur, status BPJS, dan pembayaran THR pekerja alih daya. Perlakukan dengan standar yang sama seperti pekerja langsung, karena verifikator juga melakukannya. Pola yang perlu diwaspadai sudah kami uraikan di artikel BPJS dan lembur flat rate.
- Perbarui legal register dan susun rencana transisi. Catat Permenaker 7/2026 di legal register, tetapkan penanggung jawab, dan jadwalkan penyesuaian sebelum 30 April 2028. Untuk posisi yang tafsirnya abu-abu, dokumentasikan konsultasi dengan Dinas atau penasihat hukum.

Satu hal yang sering terlewat: pekerja alih daya perlu tahu apa yang sedang berubah. Wawancara pekerja adalah bagian standar verifikasi. Jika pekerja yayasan di lini produksi mendengar kabar "akan diputus" tanpa penjelasan, temuan berikutnya biasanya ikut muncul di area grievance dan termination. Pekerja alih daya juga perlu tercakup dalam simulasi evakuasi, sebagaimana kami bahas di artikel jebakan fire drill.

Kesimpulan
Permenaker 7/2026 memberi waktu dua tahun, dan dua tahun terasa panjang sampai satu siklus verifikasi lewat. Pabrik yang memetakan pekerja alih dayanya sekarang mendapat dua hal: jawaban RH-EMP-25 yang bisa dipertanggungjawabkan, dan rencana transisi yang tidak mengejutkan pekerja. Kerangka berpikirnya sudah tersedia di ISO 9001 Klausul 8.4 dan ISO 45001 Klausul 6.1.3. Yang dibutuhkan adalah orang di dalam pabrik yang terbiasa mengauditnya.
Ingin tim Anda terbiasa membaca kontrak penyedia dan legal register dengan kacamata auditor? Program ISO Internal Auditor Training dari Learn QACS tersedia untuk ISO 9001 dan ISO 45001.
Artikel ini disusun untuk edukasi kepatuhan dan tidak menggantikan nasihat hukum. Rujuk teks resmi Permenaker 7/2026 untuk keputusan operasional.
Tentang Penulis: Faisal Rahmat adalah SLCP Verifier dan APSCA CSCA yang aktif melakukan social compliance audit. Sebagai Trainer di Learn QACS, Faisal mengintegrasikan pengalaman lapangan langsung ke dalam program pelatihan ISO management system.