Hot Work oleh Kontraktor: Celah K3 yang Sering Lolos dari Audit Pabrik

Juru las kontraktor mengelas rangka baja di lantai atas pabrik dengan petugas penjaga api memegang APAR di dekatnya

Hot Work oleh Kontraktor: Celah K3 yang Sering Lolos dari Audit Pabrik

Kamis pagi, 3 September 2026, kebakaran terjadi di sebuah pabrik di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Simalungun. Tiga pekerja meninggal. Menurut pemberitaan, ketiganya adalah pekerja vendor konstruksi yang sedang mengerjakan finishing dan perbaikan las di lantai enam, dan baru empat hari bekerja di lokasi itu. Polisi menyatakan penyebab kebakaran belum dapat dipastikan. Kementerian Perindustrian kemudian meminta pengelola kawasan dan pelaku industri memperketat standar K3.

Duka mendalam untuk keluarga para korban. Artikel ini tidak membahas penyebab kebakaran tersebut, karena itu wewenang penyelidik. Yang ingin kita bahas adalah pertanyaan yang relevan bagi setiap pabrik yang memakai kontraktor: pada hari pertama seorang pekerja vendor masuk, siapa yang memastikan ia tahu jalan keluar dari lantai tempat ia bekerja?

Petugas HSE memberikan safety induction kepada pekerja kontraktor di depan peta evakuasi pada hari pertama

Mengapa Pekerja Kontraktor Sering Berada di Luar Radar

Di banyak pabrik, program K3 dirancang untuk karyawan tetap: induction saat rekrutmen, simulasi evakuasi tahunan, pelatihan APAR. Pekerja kontraktor datang belakangan, bekerja singkat, dan sering dianggap tanggung jawab vendornya. Padahal mereka biasanya mengerjakan pekerjaan dengan risiko tertinggi: pengelasan, gerinda, kerja di ketinggian, dan perbaikan instalasi listrik.

Pola yang sering ditemukan di lapangan:

  • Safety induction untuk kontraktor hanya berupa tanda tangan di buku tamu, tanpa penjelasan rute evakuasi di area kerja yang sebenarnya.
  • Izin kerja panas (hot work permit) ada di prosedur, sementara pengelasan dilakukan di dekat bahan mudah terbakar tanpa penjaga api (fire watch).
  • Pabrik tidak memeriksa sertifikat juru las atau lisensi teknisi yang dikirim vendor.
  • Kontraktor membawa thinner, cat, atau gas tanpa menyerahkan Safety Data Sheet (SDS).

Yang Diperiksa SLCP, SMETA, dan WRAP

CAF SLCP versi 1.7 punya dua kelompok pertanyaan yang langsung relevan: Contractor Safety dan Hot Work.

KodeIsi Pertanyaan (Parafrase)Bukti yang Biasa Diminta
HS-CON-1Apakah fasilitas memakai personel kontraktor untuk pekerjaan perawatan?Daftar vendor dan jadwal pekerjaan
HS-CON-2-1Fasilitas tidak memverifikasi kualifikasi dan lisensi personel kontraktorSalinan sertifikat yang diverifikasi sebelum pekerjaan dimulai
HS-CON-2-2Fasilitas tidak memberikan safety orientation kepada personel kontraktorMateri dan daftar hadir induction per orang
HS-CON-2-3Tidak ada pemantauan agar kontraktor bekerja dengan aman dan sesuai hukumCatatan inspeksi atau pendampingan harian
HS-CON-2-6Fasilitas tidak menyediakan APAR saat hot work, bila kontraktor tidak membawa sendiriChecklist hot work
HS-CON-2-7Tidak ada jaminan kontraktor menyerahkan SDS untuk bahan kimia yang dibawa masukArsip SDS dari vendor
HS-WOR-26Kegagalan langkah keselamatan hot work: tidak ada area khusus, tidak ada izin di luar area khusus, tidak ada jarak aman atau fire watch, ventilasi kurang, alat tidak diperiksaIzin kerja panas yang terisi lengkap
HS-WOR-17Operator dan teknisi, termasuk juru las, memiliki lisensi atau sertifikasi yang diwajibkan hukumSertifikat juru las

Di SMETA, isu ini masuk pilar Health & Safety yang berbasis ETI Base Code klausul 3 (kondisi kerja aman dan higienis). WRAP menilainya di Prinsip 8 (Health and Safety). Higg FSLM memakai kerangka pertanyaan yang sama dengan CAF SLCP.

Area kerja panas yang ditetapkan, lengkap dengan APAR, selimut api, dan formulir izin kerja panas

Payung Hukum yang Relevan

UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pasal 9 mewajibkan pengurus menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja baru tentang kondisi dan bahaya di tempat kerja, pengamanan dan alat pelindung yang diharuskan, serta cara kerja yang aman. Pasal 13 mewajibkan siapa pun yang memasuki tempat kerja menaati petunjuk keselamatan dan memakai APD yang diwajibkan. Rumusan kedua pasal ini cukup umum untuk mencakup siapa pun yang bekerja atau masuk ke area pabrik.

Permenakertrans No. PER.02/MEN/1982 tentang Kualifikasi Juru Las di Tempat Kerja menetapkan standar kualifikasi dan pengujian juru las. Ketentuan inilah yang menjadi dasar auditor menanyakan sertifikat juru las, termasuk juru las dari vendor.

PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3 mewajibkan penerapan sistem manajemen K3 bagi perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 pekerja atau memiliki tingkat potensi bahaya tinggi. Pengendalian pekerjaan pihak ketiga semestinya menjadi bagian dari sistem itu. Di tingkat internasional, ILO Convention No. 155 Pasal 17 meminta perusahaan yang beraktivitas bersamaan di satu tempat kerja untuk bekerja sama menerapkan ketentuan K3.

Kaitannya dengan ISO 45001

ISO 45001:2018 Klausul 8.1.4.2 secara khusus mengatur kontraktor. Organisasi diminta mengoordinasikan proses pengadaan dengan kontraktor untuk mengidentifikasi bahaya dan mengendalikan risiko ke dua arah: risiko dari pekerjaan kontraktor terhadap organisasi, dan risiko dari operasi organisasi terhadap pekerja kontraktor. Organisasi juga diminta memastikan kontraktor dan pekerjanya memenuhi persyaratan sistem manajemen K3, serta menetapkan kriteria K3 dalam pemilihan kontraktor.

Klausul 7.2 dan 7.3 tentang kompetensi dan kepedulian berlaku bagi pekerja di bawah kendali organisasi, dan Klausul 8.2 meminta informasi tanggap darurat dikomunikasikan kepada kontraktor dan pengunjung. Jika pekerja vendor tidak tahu jalur evakuasi dari lantai tempat ia bekerja, celahnya ada di klausul-klausul ini.

Petugas HSE memeriksa kartu kompetensi dan identitas yang diserahkan supervisor kontraktor sebelum pekerjaan dimulai

Lima Langkah Mengendalikan Pekerjaan Kontraktor

  1. Prakualifikasi sebelum kontrak. Minta daftar personel, sertifikat juru las dan teknisi, serta rencana K3 pekerjaan. Verifikasi keasliannya, jangan hanya diarsipkan.
  2. Induction di hari pertama, di lokasi kerja. Tunjukkan rute evakuasi dari lantai dan area tempat mereka bekerja, titik kumpul, lokasi APAR dan alarm, serta nomor darurat. Catat per nama.
  3. Izin kerja panas untuk setiap pekerjaan di luar area khusus. Izin memuat pemeriksaan area dari bahan mudah terbakar, APAR siap pakai, penjaga api selama dan setelah pekerjaan, ventilasi, dan pemeriksaan alat las.
  4. Pendampingan dan inspeksi harian. Tunjuk penanggung jawab dari pabrik untuk setiap pekerjaan kontraktor berisiko tinggi.
  5. Kumpulkan SDS untuk bahan kimia yang dibawa vendor sebelum bahan itu masuk ke area kerja.
Tangga darurat pabrik yang bersih dan bebas hambatan dengan tanda keluar menyala

Jalur evakuasi yang dijelaskan saat induction juga harus benar-benar bisa dilalui. Pintu darurat yang terkunci dan tangga yang dipakai menyimpan barang adalah temuan klasik yang kami uraikan di artikel sistem proteksi kebakaran. Untuk pekerjaan perawatan mesin oleh vendor, pastikan prosedur LOTO juga berlaku bagi mereka.

Kesimpulan

Pekerja kontraktor sering hanya berada di pabrik beberapa hari. Justru karena singkat, informasi keselamatan untuk mereka harus diberikan paling awal, paling konkret, dan paling dekat dengan lokasi kerja. SLCP merangkumnya dalam beberapa baris HS-CON dan HS-WOR, sementara ISO 45001 merangkumnya dalam Klausul 8.1.4.2. Keduanya menuntut hal yang sama: pabrik ikut bertanggung jawab atas keselamatan setiap orang yang bekerja di dalam pagarnya.

Ingin tim internal Anda mampu mengaudit pengendalian kontraktor dan izin kerja panas sebelum verifikator datang? Ikuti ISO 45001:2018 Internal Auditor Training dari Learn QACS.

Tentang Penulis: Faisal Rahmat adalah SLCP Verifier dan APSCA CSCA yang aktif melakukan social compliance audit. Sebagai Trainer di Learn QACS, Faisal mengintegrasikan pengalaman lapangan langsung ke dalam program pelatihan ISO management system.

Share: