Bagi tim HR dan Compliance di pabrik tekstil, garmen (khususnya proses washing dan dyeing), alas kaki, dan elektronik, isu bahan kimia berbahaya sering dianggap "urusan bagian produksi atau HSE". Padahal, ketika buyer internasional datang melakukan social audit — baik dalam bentuk SMETA, SLCP, WRAP, maupun Higg FSLM — temuan soal pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang buruk dan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang asal-asalan hampir selalu berujung pada kategori Major hingga Critical. Artinya, ini bukan lagi ranah teknis semata, melainkan risiko bisnis yang bisa menghambat pembaruan kontrak, menunda pengiriman, bahkan memutus hubungan dengan buyer.
Artikel ini disusun khusus untuk membantu tim HR dan Compliance memahami akar masalah, dasar hukumnya, dan bagaimana isu ini terhubung langsung dengan hasil audit kepatuhan yang selama ini menjadi tanggung jawab departemen HR untuk memfasilitasi dan menindaklanjuti.
1. Mengapa Isu Ini Sangat Umum di Sektor Manufaktur Padat Karya

Empat negara produsen utama di Asia — Indonesia, Vietnam, India, dan China — sama-sama menghadapi tantangan serupa di sektor tekstil, garmen, alas kaki, dan elektronik. Proses produksi di sektor-sektor ini banyak melibatkan pelarut organik, pewarna sintetis, perekat, dan bahan pembersih logam yang tergolong B3.
Praktik penyimpangan yang paling sering ditemukan di lapangan meliputi:
| Praktik Penyimpangan | Contoh Kondisi di Lapangan | Risiko bagi Pekerja |
|---|---|---|
| Penyimpanan B3 tanpa wadah sekunder (secondary containment) | Drum bahan kimia diletakkan langsung di lantai tanpa palet penampung tumpahan | Tumpahan meresap ke tanah/saluran air, kontak kulit tidak sengaja |
| SDS tidak tersedia dalam bahasa lokal | Lembar Data Keselamatan Bahan hanya dalam bahasa Inggris/Mandarin dari pemasok, tidak diterjemahkan | Pekerja tidak memahami risiko dan penanganan darurat |
| Tidak ada eyewash station yang berfungsi | Stasiun cuci mata rusak, tersumbat, atau lokasinya jauh dari titik penggunaan bahan kimia | Keterlambatan penanganan cedera mata akibat percikan bahan korosif |
| APD alakadarnya | Masker kain biasa digunakan di area kerja dengan pelarut organik, padahal dibutuhkan respirator dengan filter uap kimia | Paparan jangka panjang terhadap uap toksik, penyakit paru-paru kronis |
| Tidak ada pemeriksaan kesehatan berkala untuk pekerja berisiko tinggi | Pekerja di area pencelupan tidak menjalani medical check-up (MCU) rutin sesuai paparan risikonya | Penyakit akibat kerja (PAK) tidak terdeteksi dini |
Dari sisi HR & Compliance, pola di atas biasanya baru terlihat justru saat due diligence rekrutmen dan verifikasi dokumen ketenagakerjaan — misalnya saat menyusun data pekerja untuk keperluan MCU, atau saat auditor meminta bukti pelatihan K3 sebagai bagian dari berkas personalia pekerja PKWT/PKWTT.
2. Dasar Standar Sistem Manajemen: ISO 45001:2018
Sebelum masuk ke regulasi masing-masing negara, penting bagi tim HR & Compliance memahami kerangka sistem manajemen yang menjadi acuan hampir seluruh standar audit di atas, yaitu ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
a. Klausul 8.1.2 — Eliminating Hazards and Reducing OH&S Risks
Sisi tekstual: Klausul ini mewajibkan organisasi untuk menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses eliminasi bahaya serta pengurangan risiko K3 melalui hierarki pengendalian, secara berurutan: (a) eliminasi bahaya, (b) substitusi dengan proses/bahan yang kurang berbahaya, (c) pengendalian rekayasa teknik (engineering controls), (d) pengendalian administratif termasuk pelatihan, dan (e) penggunaan APD. Klausul ini juga menegaskan bahwa di banyak negara, APD wajib disediakan tanpa biaya kepada pekerja.
Sisi kontekstual: Inilah alasan mengapa temuan "pekerja hanya diberi masker kain untuk area pelarut organik" dikategorikan berat oleh auditor — bukan karena APD-nya tidak ada, tetapi karena perusahaan langsung melompat ke pengendalian paling lemah (APD) tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan substitusi bahan yang lebih aman atau pemasangan sistem ventilasi/ekstraksi udara lokal (local exhaust ventilation). Bagi HR, ini relevan karena pola pikir "asal ada APD, urusan selesai" sering menjadi alasan perusahaan menolak investasi pada perbaikan sistem — sesuatu yang perlu diangkat dalam laporan risiko kepatuhan ke manajemen.
b. Klausul 6.1.2.1 — Hazard Identification
Sisi tekstual: Klausul ini mengharuskan organisasi memiliki proses identifikasi bahaya yang berkelanjutan dan proaktif, mencakup bagaimana pekerjaan diorganisasikan, faktor sosial, kepemimpinan, budaya organisasi, situasi rutin dan non-rutin, insiden masa lalu, potensi keadaan darurat, serta perubahan pengetahuan tentang bahan dan zat berbahaya.
Sisi kontekstual: Dalam praktiknya, banyak pabrik hanya melakukan identifikasi bahaya kimia sekali saat pertama kali beroperasi, tanpa memperbarui daftar risiko saat ada bahan kimia baru masuk (misalnya pewarna atau perekat baru dari pemasok berbeda). Bagi HR & Compliance, ini penting karena daftar risiko kimia yang usang biasanya juga berarti program MCU berkala tidak disesuaikan dengan risiko terbaru — sebuah celah yang mudah terdeteksi auditor saat memeriksa rekam medis pekerja.
3. Payung Hukum Internasional: Konvensi ILO
a. ILO Convention No. 170 — Chemicals Convention, 1990
Sisi tekstual: Konvensi ini mewajibkan pengusaha memastikan seluruh bahan kimia yang digunakan di tempat kerja diberi label sesuai ketentuan, dan Lembar Data Keselamatan Bahan (chemical safety data sheet) disediakan serta dapat diakses oleh pekerja dan perwakilannya. Jika pengusaha menerima bahan kimia tanpa label atau SDS yang memadai, mereka wajib memperoleh informasi tersebut dari pemasok sebelum bahan itu digunakan. Konvensi ini juga menegaskan hak pekerja untuk menjauhkan diri dari bahaya ketika ada alasan wajar meyakini risiko serius dan mendesak terhadap keselamatan atau kesehatannya, tanpa mengalami konsekuensi yang merugikan.
Sisi kontekstual: Ketentuan "hak menjauhkan diri dari bahaya" ini relevan langsung dengan kasus di lapangan di mana pekerja yang menolak menangani bahan kimia tanpa APD memadai justru mendapat teguran atau ancaman pemutusan hubungan kerja. Bagi tim HR, memahami hak ini penting agar kebijakan disiplin perusahaan tidak secara tidak sengaja melanggar prinsip dasar C170 — yang bisa menjadi temuan serius saat audit ketenagakerjaan.
b. ILO Convention No. 155 — Occupational Safety and Health Convention, 1981
Sisi tekstual: Konvensi ini menetapkan kewajiban umum negara peratifikasi dan pengusaha untuk merumuskan, menerapkan, dan meninjau secara berkala kebijakan nasional K3 yang koheren, termasuk pengaturan terhadap lingkungan kerja, mesin, peralatan, dan bahan kimia, fisik, dan biologis yang berada dalam kendali pengusaha.
Sisi kontekstual: C155 menjadi payung umum yang menaungi C170 secara lebih spesifik untuk isu kimia. Dalam praktik audit, auditor sering menggunakan kombinasi keduanya untuk menilai apakah kebijakan K3 perusahaan bersifat sistemik (didukung kebijakan tertulis dan tinjauan berkala) atau sekadar reaktif (hanya dibuat menjelang audit).
4. Perbandingan Regulasi Lokal: Indonesia, Vietnam, India, dan China
Bagi HR & Compliance yang bekerja di grup manufaktur dengan fasilitas lintas negara, memahami perbedaan pendekatan regulasi berikut ini penting untuk menyusun kebijakan K3 yang konsisten namun tetap sesuai hukum setempat.
| Negara | Regulasi Utama | Ketentuan Kunci Terkait B3 & APD |
|---|---|---|
| Indonesia | UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja | Pasal 9: pengurus wajib menjelaskan kondisi bahaya dan alat perlindungan diri kepada setiap tenaga kerja baru sebelum dipekerjakan. Pasal 14: pengurus wajib menyediakan secara cuma-cuma seluruh APD yang diwajibkan bagi tenaga kerja serta memasang gambar/petunjuk keselamatan kerja di tempat yang mudah terlihat. |
| Indonesia | Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja | Mewajibkan perusahaan mengukur dan mengendalikan lima faktor bahaya (fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikologi) di lingkungan kerja, termasuk penetapan Nilai Ambang Batas (NAB) untuk paparan bahan kimia, dengan pendekatan hierarki pengendalian yang menempatkan APD sebagai upaya terakhir setelah substitusi bahan dan pengendalian teknis. |
| Indonesia | Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri | Mewajibkan pengusaha menyediakan APD sesuai standar dan potensi bahaya di tempat kerja secara cuma-cuma, memastikan APD yang diberikan sesuai jenis pekerjaan dan risikonya, serta melatih pekerja cara penggunaan yang benar. |
| Vietnam | Law on Occupational Safety and Health, No. 84/2015/QH13 | Mewajibkan pemberi kerja memastikan pekerja memperoleh APD yang cukup saat menjalankan tugas dengan faktor berbahaya, memasang tanda peringatan dalam bahasa Vietnam pada mesin dan bahan berisiko tinggi, serta menyediakan pemeriksaan kesehatan minimal setahun sekali — atau enam bulan sekali bagi pekerja pada pekerjaan berbahaya/berat. |
| India | Factories Act 1948, Section 41B | Occupier (penanggung jawab pabrik) wajib mengungkapkan seluruh informasi bahaya, termasuk risiko kesehatan dan langkah penanggulangannya, kepada pekerja, Chief Inspector, otoritas setempat, dan masyarakat sekitar pada fasilitas yang melibatkan proses berbahaya (hazardous process). |
| India | Factories Act 1948, Section 41C | Occupier wajib memelihara catatan kesehatan dan medis pekerja secara akurat, menunjuk personil yang kompeten dan berpengalaman dalam menangani bahan berbahaya, serta menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan bagi pekerja sebelum ditugaskan pada pekerjaan berisiko dan secara berkala setiap maksimal 12 bulan selama masih bertugas di area tersebut. |
| China | Law on Prevention and Control of Occupational Diseases (2018, revisi terakhir) | Pasal 22: pemberi kerja wajib memasang papan pengumuman mengenai aturan pencegahan penyakit akibat kerja dan tanda peringatan berbahasa Mandarin di titik kerja berisiko tinggi. Pasal 23: di tempat kerja dengan zat toksik dan berbahaya yang berpotensi menyebabkan cedera akut, pemberi kerja wajib menyediakan alat alarm, perlengkapan pertolongan pertama, peralatan pencucian (termasuk eyewash), dan jalur evakuasi darurat. |
Perbandingan di atas menunjukkan satu benang merah: keempat negara sama-sama mewajibkan (1) keterbukaan informasi bahaya kepada pekerja, (2) penyediaan APD tanpa membebani pekerja secara finansial, dan (3) pemeriksaan kesehatan berkala yang disesuaikan dengan tingkat risiko paparan. Perbedaannya lebih pada mekanisme pelaporan dan siapa otoritas yang harus diberi tahu — sesuatu yang perlu dipetakan HR saat menyusun SOP K3 multi-negara.
5. Dampak Kelalaian Ini pada Empat Standar Verifikasi Utama

Bagian ini yang paling relevan bagi tim HR & Compliance yang bertanggung jawab menyiapkan dokumen dan mendampingi proses audit buyer.
| Standar | Bagaimana Isu Ini Dinilai | Konsekuensi bagi Perusahaan |
|---|---|---|
| SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) | Chemical handling, penyediaan APD, dan kesiapan tanggap darurat termasuk dalam cakupan pilar Health & Safety yang bersifat wajib pada setiap audit SMETA (2-pillar maupun 4-pillar). Ketidaktersediaan SDS berbahasa lokal, eyewash station yang tidak berfungsi, atau pekerja tanpa APD memadai lazim dikategorikan sebagai temuan Major hingga Critical. | Corrective Action Plan (CAP) wajib dengan tenggat waktu ketat; temuan Critical yang tidak ditindaklanjuti dapat menghambat kelanjutan hubungan dagang dengan buyer. |
| SLCP (Social & Labor Convergence Program) | Data Collection Tool SLCP mencakup modul Health & Safety dengan sub-kategori yang menilai pengelolaan bahan kimia dan zat berbahaya di fasilitas, termasuk ketersediaan SDS, pelabelan, serta ketersediaan dan kondisi APD. | Skor kepatuhan pada modul Health & Safety turun, yang akan terlihat oleh seluruh brand/retailer yang mengakses data terverifikasi fasilitas tersebut melalui SLCP Gateway. |
| WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) | Termasuk dalam Prinsip 8: Health and Safety — bukan Prinsip 6 seperti sering disalahpahami; Prinsip 8 mewajibkan fasilitas menyediakan tempat kerja yang aman, bersih, sehat, dan produktif, termasuk pengendalian bahaya kimia dan penyediaan sumber daya medis yang memadai. | Kegagalan memenuhi Prinsip 8 dapat menghambat penerbitan sertifikasi WRAP (Gold/Silver/Bronze), yang menjadi syarat masuk bagi banyak buyer AS. |
| Higg FSLM (Facility Social & Labor Module) | Dibangun di atas kerangka SLCP CAF, Higg FSLM turut menilai kategori Health & Safety fasilitas, termasuk manajemen bahan kimia dan kelengkapan perlindungan pekerja, dengan sistem skor yang dibandingkan (benchmarked) terhadap data industri global. | Skor pilar Health & Safety yang rendah memengaruhi area of focus report fasilitas dan dapat menjadi bahan evaluasi keberlanjutan hubungan kerja sama dengan brand yang mewajibkan pelaporan Higg. |
Catatan penting untuk tim HR & Compliance: referensi umum yang beredar di internal perusahaan kerap menyebut isu ini sebagai "Prinsip 6" pada WRAP. Berdasarkan dokumen resmi WRAP per struktur 12 Prinsip terbaru, Health and Safety berada pada Prinsip 8, sementara Prinsip 6 adalah Hours of Work (Jam Kerja). Kekeliruan penomoran semacam ini bisa berakibat fatal saat tim menyusun laporan kepatuhan internal atau menjawab pertanyaan auditor — pastikan tim selalu merujuk pada dokumen 12 Principles resmi WRAP yang paling mutakhir.
6. Mengapa Ini Menjadi Tanggung Jawab HR & Compliance, Bukan Hanya Tim Produksi/HSE

Beberapa titik kritis di mana HR & Compliance punya peran langsung:
- Onboarding pekerja baru — Pasal 9 UU No. 1/1970 mewajibkan penjelasan bahaya dan APD sebelum pekerja dipekerjakan. Ini seharusnya menjadi bagian tetap dari proses orientasi kerja yang difasilitasi HR, bukan hanya briefing singkat dari mandor lini produksi.
- Pengelolaan dokumen MCU (medical check-up) — Ketentuan pemeriksaan kesehatan berkala di keempat negara (Indonesia, Vietnam, India, China) menempatkan HR sebagai penjaga arsip rekam medis pekerja berisiko tinggi. Arsip yang tidak lengkap atau tidak terjadwal sesuai risiko adalah temuan klasik yang mudah dideteksi auditor SMETA maupun SLCP.
- Verifikasi kontrak dengan pemasok APD dan bahan kimia — Termasuk memastikan klausul kontrak dengan pemasok bahan kimia mewajibkan penyertaan SDS terbaru dan berbahasa lokal, sejalan dengan semangat ILO C170.
- Due diligence terhadap agen outsourcing/penyalur tenaga kerja — Jika pabrik menggunakan pekerja dari yayasan penyalur atau agen outsourcing, HR wajib memastikan pekerja tersebut menerima pelatihan dan APD yang sama dengan pekerja tetap (PKWT/PKWTT), karena auditor kerap memeriksa kesetaraan perlakuan ini sebagai red flag tersendiri.
- Kesiapan dokumentasi saat audit — HR biasanya menjadi kontak utama auditor eksternal. Memahami perbedaan istilah dan penomoran prinsip/klausul di atas akan sangat membantu saat menjawab pertanyaan auditor secara akurat dan meyakinkan.
7. Checklist Ringkas untuk HR & Compliance Manager
- Apakah SDS untuk seluruh bahan kimia yang digunakan tersedia dalam bahasa lokal dan mudah diakses pekerja?
- Apakah proses orientasi pekerja baru mencakup penjelasan bahaya kimia dan cara penggunaan APD, sesuai semangat Pasal 9 UU No. 1/1970?
- Apakah jadwal pemeriksaan kesehatan berkala pekerja disesuaikan dengan tingkat risiko paparan bahan kimia di posisi masing-masing?
- Apakah eyewash station di area kerja berbahan kimia diperiksa fungsinya secara rutin dan didokumentasikan?
- Apakah APD yang diberikan sesuai jenis bahaya (misalnya respirator dengan filter uap kimia, bukan sekadar masker kain) di area proses washing/dyeing?
- Apakah pekerja dari agen outsourcing/yayasan penyalur menerima perlakuan K3 yang setara dengan pekerja tetap?
- Apakah tim HR memahami perbedaan penomoran prinsip/klausul standar audit (SMETA, SLCP, WRAP, Higg FSLM) secara akurat, agar tidak salah saat menjawab auditor?
Penutup
Isu pengelolaan B3 dan APD yang tidak memadai sering dipandang sebagai persoalan teknis operasional. Namun bagi tim HR & Compliance, ini adalah persoalan kepatuhan hukum sekaligus risiko reputasi bisnis yang nyata — mulai dari kewajiban hukum domestik (UU No. 1/1970, Permenaker No. 5/2018, Permenaker No. 8/2010), payung hukum internasional (ILO C170, C155), hingga konsekuensi langsung pada hasil audit SMETA, SLCP, WRAP, dan Higg FSLM. Memahami detail ini secara akurat — termasuk letak kesalahan umum seperti kekeliruan penomoran prinsip WRAP — akan membuat tim HR & Compliance jauh lebih siap menghadapi audit buyer maupun inspeksi Disnaker.